PAGAR ALAM – Wakil Wali Kota Pagar Alam Hj. Bertha menghadiri Rapat Paripurna Sidang ke-1 DPRD Kota Pagar Alam dengan agenda pembukaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Pagar Alam Semester 1 Tahun 2026 dan Pidato Wali Kota tentang RAPERDA Kota Pagar Alam tahun 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagar Alam, Senin, 9 Februari 2026.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I Hj. Dessy Siska didampingi Wakil Ketua II H. Syahrol Effendi dan dihadiri oleh Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat serta Lurah di lingkungan Pemkot Pagar Alam.
Dalam pidato Wali Kota yang di bacakan oleh Wakil Wali Kota Hj. Bertha, menjelaskan Pemkot Pagar Alam mengapresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, Bapemperda, serta panitia khusus atas kerja sama dalam pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam penyusunan produk hukum daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada tahun 2026, Pemkot Pagar Alam mengajukan 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), terdiri dari 3 Raperda kumulatif terbuka dan 4 Raperda prioritas, yang mencakup bidang anggaran daerah, pajak dan retribusi, pendirian BUMD, penyertaan modal daerah, serta pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan.
Pada Semester I Tahun 2026, satu Raperda yang dibahas bersama adalah Raperda tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pagar Alam, yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Pemkot Pagar Alam berharap pembahasan berjalan lancar, efektif, dan konstruktif melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, panitia khusus, dan Bapemperda, sehingga menghasilkan Peraturan Daerah yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat Kota Pagar Alam diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Perda demi terwujudnya pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. {Rls/Humas Diskominfo}
