Rapat koordinasi penanganan konflik harimau terhadap sejumlah warga yang terjadi Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat, digelar di Rumah Dinas Walikota Pagar Alam, Kamis malam (19/12/2019).
Rapat yang dipimpin langsung Gubernur Sumsel H Herman Deru ini, dihadiri Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto, Walikota Alpian Maskoni, Wakil Walikota Muhammad Fadli, Bupati Lahat, Wakil Bupati Lahat, DPRD Provinsi Sumsel, DPRD Pagar Alam, Forkopimda Pagar Alam, BKSDA Sumsel, KPH Wilayah X Dempo, dan tamu undangan lainnya.
Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam paparannya mengajak seluruh pihak yang hadir untuk bersama-sama mengakhiri situasi yang tidak nyaman ini. Gubernur mengatakan pemberitaan tentang harimau telah membuat kepanikan, hingga masyarakat menjadi takut untuk beraktivitas di kebun.
“Tapi ada informasi yang tidak benar, contohnya 7 harimau masuk desa, padahal dari penjelasan BKSDA, sifat harimau jarang berjalan berkelompok,” tegas Gubernur.
Gubernur menjelaskan, konflik harimau tidak hanya terjadi di Sumsel, tapi terjadi juga di wilayah lain seperti Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Untuk itu, Gubernur meminta kepada BKSDA Sumsel dan KPH Wilayah X Dempo untuk lebih masif lagi dalam memberi informasi kepada masyarakat tentang harimau sekaligus cara penanggulangannya.
Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan mengatakan pihaknya siap melakukan patroli dengan membentuk tim bersama Polri dan BKSDA untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pangdam II Sriwijaya juga meminta kepada BKSDA Sumsel untuk memberi informasi kepada masyarakat bagaimana cara menghadapi situasi ini, agar tidak kembali terjadi korban konflik harimau.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto mengajak semua pihak agar memberi pengertian kepada masyarakat agar tidak lagi beraktivitas di sekitar habitat harimau. Hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi lagi konflik harimau yang menyebabkan aktivitas sehari-hari masyarakat terganggu.
Kapolda Sumsel juga mempersilahkan BKSDA berkoordinasi dengan TNI, Polri dan komponen lain, untuk bekerjasama mengatasi masalah tersebut. Kendati demikian kata Kapolda, harimau tidak boleh ditembak dengan menggunakan peluru tajam. Tetapi langkah awal yang harus dilakukan adalah pengusiran, pemasangan perangkap, dan jika harimau masih masih menyerang barulah diambil langkah akhir yaitu ditembak bius.
Sementara Walikota Pagar Alam Alpian Maskoni berharap dengan adanya rapat koordinasi ini dapat memberi solusi terhadap situasi yang sedang terjadi di Kota Pagar Alam saat ini, sehingga wisatawan dapat datang dengan tenang, dan petani dapat beraktivitas seperti semula.
Walikota menegaskan, berbagai upaya penanganan terhadap konflik harimau telah dilakukan Pemkot Pagar Alam. Upaya tersebut dimulai dari koordinasi mencari solusi bersama pihak BKSDA Sumsel, KPH Wilayah X Dempo, Polres Pagar Alam dan Kodim 0405 Lahat. Pemkot Pagar Alam juga mengunjungi kediaman korban konflik harimau, menenangkan warga hingga memberi himbauan kepada warga agar tidak beraktivitas di kawasan hutan lindung.
Kepala Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II BKSDA Sumsel Puspito Khristy menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan pihak BKSDA Sumsel, konflik harimau terjadi akibat habitat atau makanannya yang terganggu. Pihak BKSDA juga menyebutkan salah satu sifat harimau adalah hewan yang pengingat, termasuk jika ada yang pernah menganggunya. Selain itu harimau termasuk hewan yang jarang berkelompok, dan bukan termasuk satwa liar yang agresif.
Pihak BKSDA Sumsel telah melakukan tindakan-tindakan penanganan konflik harimau, seperti berkoordinasi dengan pihak Pemkot Pagar Alam, Polres Pagar Alam, dan masyarakat setempat, melakukan monitoring pergerakan harimau di lokasi konflik, serta memasang camera trap di lokasi terjadinya konflik untuk identifikasi keberadaan harimau. (Humas Diskominfo)
